Oleh Amnesty International Indonesia, KontraS, dan FORUM-ASIA
GREENBERITA.com - Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer dan menuntut kekuasaan dikembalikan ke pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.
Data yang dikumpulkan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebut setidaknya terdapat 2.045 orang yang telah menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, termasuk diantaranya pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, aktivis pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis. Lebih dari 70 orang tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan aparat militer dan otoritas setempat dalam menangani unjuk rasa damai di berbagai daerah, termasuk Yangon, Monywa, dan Mandalay. Bahkan, aparat militer dari 33rd Light Infantry Division, unit yang bertanggung jawab dalam kekejaman terhadap kelompok etnis di Shan dan Kachin, serta Rohingya di Rakhine, dilaporkan terlibat dalam aksi brutal terhadap demonstran.
Represi terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul terus terjadi di tengah kecaman dunia internasional.
ASEAN telah menyatakan kesediaan untuk membantu penyelesaian konflik di Myanmar secara positif, damai, dan konstruktif. Menteri Luar Negeri Indonesia juga menekankan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Myanmar sebagai prioritas, mendorong restorasi demokrasi di Myanmar, serta meminta tahanan politik untuk segera dibebaskan.
Menyikapi situasi saat ini, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan FORUM-ASIA mendukung Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi konflik di Myanmar, sekaligus mengapresiasi sikap Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam menyikapi krisis yang terjadi. Sejalan dengan hal ini, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer terhadap masyarakat sipil di Myanmar.
Sebagai negara dengan pengaruh besar di ASEAN yang memiliki sejarah dalam transisi demokrasi, Indonesia memiliki peran strategis untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar dan mencegah eskalasi krisis yang lebih jauh, yang ditakutkan dapat berimbas terhadap situasi hak asasi manusia, demokrasi, dan stabilitas di kawasan. Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan HAM PBB pun semestinya memberikan posisi yang dapat mendorong Indonesia untuk melakukan diplomasi yang mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar yang lebih baik lagi.
Kami memahami Indonesia mengutamakan prinsip constructive engagement dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar, namun kami mengingatkan bahwa langkah-langkah diplomasi yang diambil pemerintah Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga tidak melegitimasi rezim militer yang melakukan kudeta. Upaya membantu mediasi konflik harus sejalan dengan tuntutan dan suara rakyat Myanmar, yang menginginkan demokrasi dan berakhirnya rezim militer.
Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam ASEAN, yang memuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan pemerintahan yang baik, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk:
- Mengutuk tindakan junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang telah secara ilegal mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang telah dipilih oleh rakyat Myanmar melalui proses demokrasi yang sah
- Mendesak aparat militer Myanmar sesegera mungkin menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, segera membebaskan semua tahanan tanpa syarat, dan menghentikan represi terhadap media independen
- Sebagai anggota Dewan HAM PBB menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer Myanmar yang melakukan kejahatan kemanusiaan, serta menghentikan hubungan perdagangan dan investasi bagi militer Myanmar beserta kolaboratornya
- Meminta PBB untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, dan di saat yang bersamaan, meminta Myanmar membuka akses untuk pelapor khusus dan delegasi PBB
- Mendorong ASEAN untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memfasilitasi dialog internal di Myanmar, melakukan langkah-langkah diplomasi untuk mendukung penyelesaian konflik, dan membentuk mekanisme kerjasama perlindungan HAM bagi penduduk Myanmar
Kami juga mendesak DPR RI untuk:
- Mendukung pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk bersikap tegas dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer terhadap masyarakat sipil di Myanmar
- Bekerjasama dengan anggota parlemen di kawasan ASEAN dan internasional untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan militer, serta mendorong restorasi demokrasi dan penegakan prinsip-prinsip HAM di Myanmar
Jakarta, 12 Maret 2021
Amnesty International Indonesia, KontraS, dan FORUM-ASIA
