 |
| jalan lingkar samosir |
SAMOSIR, GREENBERITA.com || Proyek jalan lingkar Danau Toba di kawasan Pulau Samosir yang meliputi sejumlah ruas lintas kecamatan destinasi wisata, akan menjadi proyek nasional yang dikerjakan dengan biaya APBN, (19/5/2014) .
Kepala Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah-I
Di Medan, Ir Paul Ames Halomoan Siahaan, menyatakan proyek jalan nasional di Pulau Samosir itu sudah dimasukkan dalam daftar usulan paket kegiatan untuk tahun jamak (multi years contract-MYC) 2016-2019, agar alokasi dananya bisa tersedia setiap tahunnya hingga pekerjaan pembangunan jalan tersebut tuntas tanpa kendala.
"Pembangunan jalan lingkar Danau Toba di Pulau Samosir pada sejumlah ruas jalan sudah masuk usulan paket kegiatan MYC 2016-2019 di BBPJN (Wil-I Sumut). Tahap pertama biayanya mencapai Rp20 miliar lebih dan selanjutnya diperhitungkan Rp51,5 miliar hingga Rp97 miliar setiap tahunnya, hingga 2019 nanti. Hanya saja, posisi jalan lingkar Danau Toba versi BBPJN itu agak beda dengan sebutan jalan lingkar Danau Toba oleh daerah ini, atau di Bappeda (Sumut). Tapi yang jelas, itu untuk pembangunan jalan di kawasan wisata Danau Toba-lah," ujar Paul Siahaan yang dilansir dari adicipta84.wixsite.com.
Hadir antara lain, Kabid Pengendalian Sistem Pelaksanaan dan Pengembangan Proyek (PSP3) Faturrahman, Kabid Perencanaan Pembangunan Jalan Nasional (P2JN) Ir Patar Manurung, Kepala Satker Wilayah Barat Arnes Silalahi, Kasi Peningkatan Kapasitas Jalan Parlin Sibuea, Kasi Program Dasar Lila Siregar, Alfian Batubara dan Ahmad Faisal Sembiring.
Selain memaparkan kinerja BBPJN Wilayah-I di Medan yang meliputi program pembangunan dan kondisi fisik jaringan jalan di Sumut-Aceh, Paul Siahaan dan Asner Silalahi juga memaparkan kondisi dan kesiapan para penyedia jasa (kalangan kontraktror) bidang konstruksi jalan dan jembatan di Sumut selama ini. Misalnya tentang kesiapan dan kredibilitas kalangan rekanan yang punya perangkat asphalt mixer plant (AMP), karena dari 67 perusahaan yang punya AMP di Sumut, ternyata hanya 17 yang laik operasi atau layak pakai.
Mereka juga menanggapi situasi 'marak' kalangan asosiasi kontraktor dan 'dualisme plus' kelembagaan LPJK di Sumut selama ini, misalnya LPJK yang disebut-sebut versi pemerintah, LPJK yang pakai logo dan tak lagi pakai logo, dan LPJK yang dijalankan pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga Jasa Konstruksi (LJK). Pada acara Musda Asosiasi Kontaktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Sumut di Hotel Danau Toba, Kamis (19/11), unsur pimpinan LPJK Sumut TM Pardede mengakui pihak Pemprovsu sudah membuat surat resmi agar kantor LPJK Sumut di Jalan Alfalah harus dikosongkan paling lambat 20 November karena kantor itu akan dijadikan kantor Bawaslu Sumut.
"Bagi kami BBPJN, LPJK itu satu saja. Sudah ada surat edarannya dari Menteri PU-PR," katanya sembari menyebutkan nama pimpinan salah satu LPJK tersebut, tanpa menanggapi situasi lanjut tentang LPJK Sumut itu, dan fokus pada pentingnya sosialisasi program dan rencana pembangunan jalan oleh BBPJN Sumut saat ini.
Kegiatan pembangunan jaringan jalan yang diajukan untuk 2016-2019 itu meliputi delapan usulan proyek, termasuk proyek jalan nasional di lingkar luar Samosir yang meliputi ruas Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu (total 67 kilometer) dan ruas Pangururan-Tomok-Onan Runggu sepanjang 45 kilometer. Selain ke-8 proyek usulan itu, Paul juga menegaskan pihaknya sedang menyusun rencana pembukaan jalan baru Medan-Berastagi melalui Desa Tuntungan dan Kutalimbaru, serta pengembangan jaringan jalan di kawasan lintas Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo.
(gb-ars\rel)
