7 Poktan Temui Bupati Humbahas, Ini Kata Dosmar -->

VIDEO

7 Poktan Temui Bupati Humbahas, Ini Kata Dosmar

angga sagala
Sabtu, 08 Agustus 2020

Rapat dilakukan di ruang  Rapat Bupati Humbahas
HUMBAHAS, GREENBERITA.com || Berharap perhatian pemerintah tujuh Kelompok Tani (KT) di Humbang Hasundutan beraudiensi dengan Bupati Humbahas. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati  Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul, Kamis, 6 Agusutus 2020.

Bupati Dosmar Banjarnahor menerima perwakilan tujuh kelompok tani di damping oleh KSPPM. Ketujuh kelompok tani tersebut adalah KT Dostahi dan KT Maduma (Desa Bintang Maria Kec. Parlilitan), KT Maju Tani dan Subur Tani (Desa Sipituhuta Kec. Pollung), KT Anggiat Maju dan KT Saroha (Desa Sibuntuon Kec. Sijamapolang) dan KT Maju (Desa Purba Manalu Kec.Dolok Sanggul).

Adapun tujuan audiensi tersebut adalah meningkatnya pemenuhan hak-hak ekosob (ekonomi, social dan budaya) keluarga petani di desa mereka masing-masing. Mengingat selama ini, mereka sebagai anggota kelompok tani memiliki banyak kendala dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. 

Secara umum persoalan yang dihadapi petani saat ini adalah kesulitan pembukaan lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai, terbatasnya akses terhadap informasi dan pengembangan SDM petani, pupuk dan pestisida yang semakin mahal dan sulit didapat, perubahan iklim yang sulit diprediksi dan juga akses pasar produk pertanian yang sangat terbatas sehingga petani sulit mendapatkan harga yang adil buat mereka.

Kelompok Tani sangat antusias, bahwa sebagian dari kendala yang mereka hadapi dan sedang perjuangkan selaras dengan tujuan bupati mengingat Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi dan misi:“ Mewujudkan Humbang Hasundutan yang HEBAT dan Bermental Unggul)” HEBAT (Humbang Has Na Martuhan jala maduma, Eme na godang tano na bidang, Bahen mura arga ni pupuk, Asa senur napinahan gabe na niula, Ture dalan tu huta sahat tu balian asa langku na ni ula dohot tiga-tiga)”

Hal ini disampaikan oleh Bangun Nababan, mewakili KT. Anggiat Maju bahwa dalam visi Pemkab Humbahas juga bertujuan mewujudkan “Sinur na pinahan gabe na niula” (ternak berkembang biak dan tanaman menghasilkan produk yang bagus dan banyak). Di mana istilah tersebut merupakan filosofi pertanian nenek moyang orang Batak.  “Sehingga kami datang bertemu dan berdiskusi dengan bapak bupati untuk menyampaikan keluh kesah kami sebagai petani”, ujarnya.

 Bangun juga menjelaskan rencana mereka membentuk Aliansi atau serikat tani di Humbang Hasundutan untuk lebih memperkuat organisasi petani yang kuat dan mandiri di Kabuoaten tersebut. 



“Namun, sehubungan dengan itu, kelompok tani yang hadir saat ini kesulitan mendapatkan sarana-prasarana produksi pertanian seperti yang sudah saya dapatkan dari pemerintah selama ini. Harapan kami pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan kelompok tani yang hadir ini untuk mengembangkan pertaniannya”,imbuhnya.

Ridwan Simbolon dari KT. Dostahi juga menjelaskan bahwa saat ini mereka memiliki niat membuka lahan pertanian, namun karena topografi tanah yang tidak datar, sehingga memerlukan alat berat untuk membantu proses pengerjaannya, Mereka tahu bahwa pemkab Humbang Hasundutan saat ini sangat mendukung program ketahanan pangan, sehingga mereka berharap pemkab membantu mereka menyediakan alat berat. 

Selain itu  Ridwan juga mengatakan bahwa ke depan mereka akan mengembangkan pertanian selaras alam, untuk mengatasi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk kimia, sehingga mereka juga membutuhkan dukungan mesin kompos dan ternak dari pemerintah.

Kebutuhan lainnya disampaikan oleh  Riston Lumban Gaol (KT Subur Tani) yang mengatakan bahwa anggota kelompok mereka sangat membutuhkan bibit bawang merah. “Bulan lalu, pihak PPS desa menyampaikan akan ada pengadaan bibit bawang merah untuk anggota kelompok tani. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada realisasi dari janji tersebut. Sehingga kami kecewa. Kami mengharapkan pihak pemerintah memberikan perhatian untuk kami sebagai petani agar dapat meningkatkan taraf hidup”, jelasnya.

"Jika tidak bisa menambah pemasukan kaum ibu tidak ada gunanya kita berkompok”, sahut Bupati  Dosmar Banjar Nahor dengan spontan.

Dosmar Banjarnahor yang didampingi oleh Tony Sihombing (sekda), Bastian Sihombing (Dinas Peternakan), dan Lenny Sihombing (Dinas Pertanian), menanggapi harapan peserta audiensi, bahwa permintaan mereka merupakan hal yang biasa. “Namun semua kita terima dan sabar menunggu karena semua butuh proses, jumlah Kelompok Tani di Humbang Hasundutan sekitar 1400, dengan hanya sekitar 800 yang bisa kebagian bantuan sehingga kami harus memilih siapa yang dapat dan tidak dapat”, paparnya.

“Untuk pembukaan lahan, alat berat yaang dimilik pemkab hanya sedikit sehingga harus bergilir untuk pemakainya sedangkan untuk bibit bawang merah, jika memang kurang kita beli lagi asal petani dengan serius untuk mengembangkannya”, jelasnya lagi,



Dosmar Banjar Nahor juga menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Humbang Hasundutan bersama dengan Gubernur Sumatera Utara dalam waktu dekat ini memiliki program  pengadaan ternak sapi sebanyak 5000 ekor dan juga alat alat pertanian untuk memercepat kemajuan petani di Humbang Hasundutan.

“Di masa pandemi ini, negara mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Sektor pertanian yang mampu bertahan. Sehingga pemerintah Humbang Hasundutan sangat mendukung sekali sector pertanian. Di indonesia hanya dua wilayah food estate yaitu di Kalimantan Tengah untuk penanaman padi dan jagung dan di Humbang Hasundutan untuk penanaman holtikultura. Karena di daerah Humbang memiliki budaya bertani serta lahan di dataran tinggi (1.400 mdpl) di mana diketinggian lahan ini hama tumbuhan sangat sedikit atau susah hidup”, tambah Dosmar meyakinkan petani bahwa pemerintah serius memperhatikan sector pertanian.

Di penghujung rapat, Lenny Sihombing dari Dinas pertanian mengatakan bahwa semua aspirasi dari kelompok tani sudah mereka catat. “Untuk usulan kelompok tani, baiknya kita bicarakan di kantor kami, karna pintu kami terbuka untuk para petani dan kami ada karna petani serta kami cinta dengan petani “, jelasnya,

Selain membahas isu pertanian, pihak KSPPM juga menyampaikan persoalan di sector pendidikan yang saat ini dihadapi anak-anak di  Desa Simataniari, dampak dari penerapan belajar online. Di mana Desa Simataniari, signal internet tidak ada dan itu mengganggu proses belajar anak. Harapannya pemerintah juga bisa memberikan solusi untuk hal ini. 

(Gb-As01/rel)

Loading...