Pasalnya sejumlah karyawan RSUD Deli Serdang menuntut dana BPJS yang diduga digelapkan oknum Pejabat dan kroni-kroninya. Selain itu, daftar gaji yang ada tidak sesuai dengan apa yang diterima para karyawan yang bekerja di bawah naungan Kementerian Kesehatan tersebut
Terkait hal tersebut National Coruption Watch (NCW) Provinsi Sumatera utara telah melaporkan indikasi korupsi tersebut ke polda sumatera utara.
Berdasarkan sumber yang didapat oleh Tim NCW ada dugaan penyelewengan gaji karyawan honor dari bulan 1 januari 2019. “Baik CS (Cleaning Service) maupun pegawai keamanan di daftar gaji tertera Rp 2.450.000,- yang ada tanda tangan karyawan. Namun kenyataannya karyawan hanya menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,” kata Herman Simaremare pada Kamis siang (25/07) di kantornya.
Lanjut Ketua NCW Sumut tersebut” gaji itu diterima melalui saudara Fauzy dan istrinya Ruri yang notabanenya bukan pegawai RSUD. Kabar beredar, diduga mereka (Fauzy dan Ruri) memiliki hubungan kedekatan dengan Wakil Direktur (Wadir) 2 RSUD Deli Serdang, dr. ASRILLUDIN TAMBUNAN Sp.PD alias Aci yang merupakan anak kandung mantan Bupati Deliserdang sebelumnya”.
Mantan karyawan RSUD Deli Serdang yang merasa sudah di PHK secara ‘sepihak sebut kepada NCW dengan tegas mengatakan adanya dugaan penggelapan dana BPJS TENAGA KERJA oleh pihak RSUD DELISERDANG.
Jelasnya. “pada tahun 2018 bulan April gaji karyawan RSUD DELI SERDANG dipotong sebesar Rp 156.000,- dari gaji yang diterima hanya Rp 1.550.000,- (lebih dari 10% dari gaji karyawan).
Sementara ketentuan pemotongan BPJS Tenaga kerja untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dari gaji karyawan dgn rincian 2% dibebankan terhadap Tenaga Kerja (TK) dan 3,7% dari Pemberi Kerja”.
“Artinya besaran gaji karyawan seharusnya hanya dipotong sebesar Rp 31.000,- dari ketentuan tersebut. Jika dikalkulasikan maka karyawan dirugikan sebesar Rp 125.000,-/karyawan. Seperti diperkirakan, ada sekitar 304 orng karyawan honorer di RSUD itu”.
“Tak cukup disitu, kita menelusuri ke pihak BPJS Tenaga Kerja dan mendapatkan hasil print out rincian saldo JHT,” tambahnya.
Disitu tertulis potongan BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp 142.500,- dengan rincian Rp 50.000 dipotong dari Tenaga kerja dan Rp 92.500,- dari Perusahaan dari upah Rp 2.500.000,-.
Hasil print out dari BPJS Tenaga Kerja dan Slip gaji karyawan jelas dapat menjadi pertanyaan besar. Perbandingan apabila kita hitung, Karyawan RSUD Deli Serdang ditenggarai dirugikan berkisar Rp 1.056.000,-/bulan.
Bila dikalikan dengan jumlah karyawan yang berkisar kurang lebih 304 orang maka sangat kuat dugaan penggelapan uang karyawan atas pemotongan BPJS 92.500 x 304 x 19 bulan = Rp 534.280.000,-.
“Kita coba telusuri lebih dalam ditemukan bahwa pihak RSUD mendaftarkan 3 item ke BPJS Tenaga Kerja yaitu JHT, JKH, JKK.
Beberapa hari sebelumnya, Kabid BPJS TENAGA KERJA & JASA RAHARJA, Khairil Anwar Pohan S.Mkes menjelaskan hal-hal gaji dan pemotongan gaji karyawan tersebut.
Mirisnya, Khairil tidak menampik bahwa melaporkan gaji para karyawan sekitar Rp. 2,5 juta kepada BPJS dan pemotongan JHT sebesar 5,7% semua dibebankan terhadap karyawan, namun kenyataan pihaknya hanya memberi gaji karyawan secara variasi di tahun 2018.
Untuk honorer Perawat sebesar Rp. 1.550.000,-, CS dan Keamanan berkisar Rp. 2.500.000,-. Sementara di tahun 2019 karyawan hanya menerima berkisar Rp 1.800.000,- untuk karyawan baru dan Rp. 2.000.0000,- untuk karyawan lama.
Sementara itu Kanit III Dirreskrimsus Polda Sumut Kompol Danil mengatakan “Akan segera kita telusuri. Saat kita sudah selesai mempelajari berkasnya, kita akan memanggil kembali pihak NCW untuk mengkaji kembali dan mendiskusikan masalah ini,” ungkapnya kepada awak media pada 22 Juli 2019 lalu seperti dilansir dari analisapublik.com. (rel-marsht)
