Akibatnya, pencari kerja di Kabupaten Tambrauw berorasi tidak memilih saat pemilu jika aturan main Test CPNS menyulitkan para pencaker.
Pemalangan Kantor BKD adalah ekspresi para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Tambrauw khususnya Orang Asli Papua (OAP) menolak banyak aturan mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS). “Golput, golput, golput,” teriak pencaker saat aksi demo
Aksi tersebut, dipicu tiga hal yakni ketidakpuasan terhadap ketersediaan kuota, batas usia dan ketidaksesuaian Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP) dan Nomor Induk Kartu Keluarga (NIK KK).
Akibat aksi demo, para pencaker melakukan pemalangan terhadap Kantor BKD sehingga aktivitas kantor tersebut lumpuh total. Koordinator Lapangan (korlap), Melvin Wasabiti menjelaskan pihaknya merasa tidak puas dengan penetapan kuota dan batas umur untuk tahapan CPNS di Kabupaten Tambrauw.
“Kami seluruh para pencaker minta kepada pemerintah untuk kembali mempertimbangkan keputusan yang telah diambil,” jelasnya saat diwawancara di depan Kantor BKD.
Dilansir dari Monitorpapua.com, Melvin Wasabiti, salah satu pencaker mengaku prihatin dan penuh tanya soal tindakan BKD atas penempelan pengumuman penerimaan CPNS di Kabupaten Tambrauw tanpa penjelasan soal pengumuman tersebut. Jumlah kuota penerimaan CPNS tahun 2019 hanya 300 orang.
Menurutnya, jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah maka seluruh para pencaker akan terus melakukan aksi kemudian golput pada pemilu nanti. (rel-marsht).
