Notification

×

Iklan

Iklan

Menko Luhut Koordinasi Dengan Tim Ahli Selidiki Penyebab Tsunami Selat Sunda

25 Des 2018 | 00:20 WIB Last Updated 2019-01-02T02:45:28Z

GREENBERITA.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan berkoordinasi dengan para tim ahli untuk mengidentifikasi penyebab tsunami Selat Sunda.

Hal itu dilakukan guna menghindari berbagai spekulasi terkait peristiwa tersebut.

"Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik tapi karena longsor seluas 64 hektar dari gunung anak Krakatau," kata Menko Luhut melalui siaran persnya Selasa (24/12).

Analisa sementara para ahli mengarah pada terjadinya flank collapse/ longsoran anak gunung Krakatau, yaitu adanya material yang lepas dalam jumlah banyak di lereng terjal yang dipicu oleh tremor dan curah hujan tinggi. Sumber data analisa berupa seismogaf, tide gauge, citra satelit, dan data interferometri 64 hektar.

Untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, tim akan melakukan survei geologi kelautan dan bathymetri di komplek Gunung Krakatau setelah situasi dirasa aman dan memungkinkan.

Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan para ahli dari berbagai instansi seperti BPPT, LIPI, BMKG, BIG, LAPAN, Pushidros TNI-AL dan Kementerian ESDM.

"Sekarang mau kita bikin kapal mau lihat ke sana belum bisa kan karena cuaca masih jelek, mungkin (dapat diberangkatkan) setelah tanggal 25 Desember, mungkin 27 atau 28, pakai Kapal Baruna Jaya untuk lihat lagi peta di bawah lautnya," jelas Menko Luhut dalam keterangannya.

Menurut siaran pers itu, solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

"Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapatlah bersama semua instansi terkait untuk menyusun Perpres terpadu," ucap Menko Luhut.

Menurutnya hasil rapat tersebut telah finalisasi dan pada minggu pertama atau kedua Januari 2019 pihaknya akan duduk kembali bersama semua instansi-instansi terkait.

"Rencananya sudah ada, kemarin kita sudah sepakat dengan Bappenas, kita rapat hari Jumat lalu. Mestinya 2019 sudah bisa dijalankan," pungkas Luhut. (Rel)