 |
Rapat paripurna pengesahan APBD Samosir 2019 di Kantor DPRD Samosir, Rabu, (28/11/2018)
|
Harapan itu disampaikan Ketua Partai Golkar Samosir Rosinta Sitanggang menyikapi insiden tidak bersedianya Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyalam Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata ketika akhir rapat paripurna pengesahan APBD Samosir 2019 di Kantor DPRD Samosir, Rabu (28/11/2018).
"Sebagai kader partai, saya sangat menyayangkan insiden itu dimana Bupati kita tidak bersedia bersalaman dengan Ketua DPRD Samosir, padahal saat itu Ibu Ketua sudah memberikan tangannya untuk bersalaman," ujar Rosinta Sitanggang kepada GREENBERITA.com pada Kamis, (29/11/2018).
Menurut Rosinta Sitanggang yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Samosir ini, etika bersalaman menunjukkan kedewasaan berpolitik walaupun berbeda pendapat.
"Apalagi lembaga wakil rakyat seperti kami selalu terbuka menjalin komunikasi dengan pihak eksekutif terutama pembahasan anggaran, dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Samosir," tegas Rosinta Sitanggang.
Sementara itu, politisi senior PDI Perjuangan, Effendy Naibaho justru menyayangkan sikap Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata yang kurang sejalan dengan fraksi berlambang moncong putih itu dengan visi, misi Pemerintah Kabupaten Samosir.
"Bila terjadi insiden penolakan jabat tangan dari Bupati Samosir usai pengesahan bersama APBD Samosir tahun anggaran 2019, bisa dipastikan Ketua DPRD tidak sejalan dengan fraksi dan program Pemerintah Kabupaten Samosir walaupun sesama kader partai," tandas mantan anggota DPRSU ini saat dihubungi wartawan Kamis (29/11/2018).
Fatsun politiknya, kata dia, Ketua DPRD Rismawati Simarmata merupakan kader partai PDI Perjuangan, harus tunduk dan loyal terhadap peraturan partai.
"Jikapun menyampaikan kata sambutan, tidak boleh sebagai pribadi tetapi menjadi Ketua DPRD yang ditugaskan partai," tegas Efendy Naibaho.
"Kabupaten Samosir sebagai daerah yang menjungjung tinggi budaya dan adat istiadatnya, jika kejadian seperti ini di daerah lain, bisa dilakukan recall (penarikan) jabatan. Sebagai politisi harus saling menghormati dan menghargai," pintanya.
Dia juga tidak mendukung sikap penolakan jabat tangan dari Bupati Rapidin Simbolon. Menurutnya, bila ada anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang "mbalelo" bisa dibicarakan pada rapat partai.
Bupati dan Ketua DPRD harus menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dimanapun berada. Menahan diri dalam situasi apapun dan dapat menerima kritik.
"Bila hal seperti ini terulang lagi, kapan membicarakan pembagunan di daerah ini. Saya berharap supaya segera menjalin komunikasi yang baik dan melupakan insiden kecil ini," ajaknya.
Menurutnya, acara jabat tangan dan cipika - cipiki dikalangan politisi dan pejabat sudah menjadi budaya. Hal itu menandakan tidak ada perseteruan.
"Penolakan jabat tangan ini menjadi sesuatu hal yang dapat memalukan. Kedepannya agar lebih dapat mengontrol diri," ujarnya mengakhiri.
Meskipun telah dihubungi dan berkirim pesan melalui WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD belum mau menyampaikan penjelasan soal insiden penolakan jabat tangan.
(tanbw)
