GREENBERITA.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perempuan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi. Dengan jumlah penduduk perempuan mencapai sekitar 7,8 juta jiwa, Sumut dinilai memiliki kekuatan besar untuk menanamkan nilai integritas mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyampaikan sambutan Gubsu pada acara Bimtek Perempuan Indonesia Berintegritas yang di ikuti Sejumlah Perempuan yang merupakan Istri-istri dari Kepala Dinas di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, serta Istri-istri Forkopimda di Aula Raja Inal Siregar, (12/11- fando)
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Indonesia Berintegritas: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan, perempuan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter keluarga sekaligus menjadi penggerak perubahan untuk membangun lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran.
“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ucapnya.
Menurut Basarin, perempuan dapat menjadi teladan dalam menanamkan nilai kejujuran, baik sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi maupun anggota masyarakat.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, menjaga integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan seluruh anggota keluarga. Penerapan nilai antikorupsi harus dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar,” katanya.
Basarin menyebutkan, potensi penguatan gerakan antikorupsi di Sumut cukup besar. Selain didukung sekitar 7,8 juta penduduk perempuan, terdapat berbagai organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki jaringan hingga kabupaten, kota, desa dan kelurahan.
“Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif,” ucapnya.
Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung pencegahan korupsi.
Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan penting dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
Ia menjelaskan, budaya antikorupsi tidak cukup dibangun melalui nasihat, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan perilaku sehari-hari yang dapat dilihat dan dipelajari anak-anak serta seluruh anggota keluarga.
“KPK mendorong keluarga untuk membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi sejak dini. Nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” katanya.**(Gb-fando01)
.jpg)
