GREENBERITA.com- Persoalan pemalsuan dokumen tanah ternyata tidak hanya menyeret masyarakat, tetapi juga berpotensi menjerat aparat pemerintahan desa dapat menjadi tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen pertanahan.
Penyuluhan Hukum Pertanahan digelar KMDT Samosir bersama ratusan masyarakat dari tiga kecamatan di Aula Kantor Camat Harian, Kamis (19/11- fando)
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Pertanahan yang digelar Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Kabupaten Samosir bersama ratusan masyarakat dari tiga kecamatan di Aula Kantor Camat Harian, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Samosir yang diwakili Kanit Tipikor Aiptu Martin Aritonang menjadi narasumber dan memaparkan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertanahan.
Martin menyebutkan, sejumlah persoalan yang kerap terjadi di antaranya tumpang tindih alas hak, batas bidang tanah tidak jelas hingga transaksi jual beli tanah yang tidak memiliki kejelasan.
"Permasalahan salah sering tejadi antara lain karena tumpang tindih alas hak, batas bidang tanah tidak jelas, jual beli tanah yang tidak jelas dan lainnya," ujar Martin Aritonang.
Ia menjelaskan, tindak pidana pertanahan meliputi pemalsuan akta autentik, pemalsuan surat tanah, penggunaan dokumen tanah palsu hingga pemberian keterangan atau bukti palsu dalam proses peradilan.
"Sesuai dengan Kita Hukum UU Pidana baru, kita menggunakan Pasal 391 KUHP pasal 1 dan 2 serta Pasal 392 KUHP Nasional ayat 1 dan 2," tegas Martin.
Menurutnya, persoalan pertanahan di tengah masyarakat adat Samosir bahkan kerap berkembang menjadi tindak pidana lain, mulai dari penghinaan, kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan hingga pembunuhan.
"Jadi pemalsuan ini yang terlibat bukan hanya yang bersangkutan saja, rata-rata aparat desa pun kena di pemalsuan ini, sehingga penyuluhan hukum ini dapat lebih hati-hati untuk mengeluarkan surat dan diperiksa betul berapa yang bersaudara," tegas Martin.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Unit Tipiter Polres Samosir, beberapa kepala desa telah dan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen.
"Jangan sampai karena kepentingan orang kepala desa jadi bermasalah, bahkan ada kepala desa dari salah satu kecamatan yang mengikuti kegiatan hari ini akan menjadi tersangka karena pemalsuan dokumen," pungkas Martin.
Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dibuka Camat Harian Hartopo Manik bersama Ketua KMDT Samosir Sinta Mauly Agnes Tamba. Pesertanya terdiri atas kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Harian, Sianjurmula-mula dan Sitiotio.
Dalam sambutannya, Hartopo mengapresiasi KMDT Samosir yang telah membantu pemerintah daerah memberikan pemahaman hukum pertanahan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat.
"Kita apresiasi KMDT Samosir yang telah membantu Pemkab Samosir dalam hal ini aparat desa dan tokoh masyarakat dari 3 kecamatan yaitu Harian, Sianjurmula-mula dan Sitiotio dalam mensosialisasikan hukum pertanahan ditengah masyarakat Adat, ini sangat membantu kami baik di Pemkab Samosir sampai kepada kecamatan dan desa," ujar Hartopo Manik.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal dalam menjalankan aturan pertanahan, khususnya ketika menerbitkan dokumen di tingkat desa maupun kecamatan.
"Sehingga kedepannya, aparat kami dalam menghadapi masalah masalah perdata yang kita pasti terlibat di dalamnya, kita dapat lebih hati-hati dan ketelitian dan verifikasi sebelum mengeluarkan setiap surat dari lembaga Desa juga Kecamatan untuk menghindari terjadinya kesalahan perdata yang berujung jadi tindak pidana," tegas Hartopo Manik pada sambutannya.
Sementara itu, Ketua KMDT Samosir Sinta Mauly Agnes Tamba mengapresiasi dukungan Pemkab Samosir melalui Camat Harian terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum pertanahan yang ketiga pada 2026.
Ia menjelaskan, KMDT telah dua kali menggelar kegiatan serupa, yakni pada 2024 dan 2026 di tiga lokasi, dengan antusiasme masyarakat yang dinilainya menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pemahaman hukum pertanahan, baik perdata maupun pidana.
"Kegiatan penyuluhan hukum pertanahan ditengah masyarakat Adat ini telah dua kali dilakukan KMDT yaitu tahun 2024 dan tahun ini juga kita lakukan di tiga lokasi dan sungguh kita surprise dengan kehadiran ratusan masyarakat dan perangkat desa, yang menandakan kerinduan akan ilmu tentang pertanahan baik perdata maupun pidana," jelas notaris yang 10 tahun lebih berpraktek di Samosir ini.
Agnes Tamba juga memaparkan perbedaan profesi Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Advokat, termasuk kewenangan serta wilayah kerja masing-masing profesi.
"Kalau sebagai Notaris, kami di SK kan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dapat berpraktek di seluruh Provinsi Sumatera Utara, tapi kalau PPAT SK kami dari BPN Pusat dan diratifikasi BPN Samosir namun hanya boleh berpraktek di Samosir, sementara kalau Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang," jelas Agnes Tamba.
Penyuluhan tersebut sedianya menghadirkan tiga narasumber dari unsur Kepolisian, Kejaksaan Negeri Samosir dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir. Namun, dalam pelaksanaannya hanya perwakilan Polres Samosir yang hadir sebagai narasumber.
Acara ditutup dengan pemberian cenderamata kepada narasumber dari kepolisian serta penggantian biaya transportasi kepada seluruh peserta.**(Gb-fando)














