GREENBERITA.com- Keamanan dan mutu pangan olahan UMKM menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Pemprov Sumut siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Pj. Sekdaprov Sumut, Timut Tumanggor menerima audiensi BPOM Kota Medan di ruang kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (6/10- fando/gb)
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim BBPOM di ruang kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).
Timur mengatakan, Gubernur Sumut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM dengan menyediakan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut.
Ia juga menyambut baik usulan BBPOM Medan membangun fasilitas produksi bersama yang dibangun pemerintah dan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.
“Kita berharap dengan melakukan pengwasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khusunya produk olahan pangan UMKM yang diekspor,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyampaikan sejumlah agenda yang membutuhkan kolaborasi, termasuk pengawasan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar memenuhi standar keamanan pangan.
BBPOM Medan juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM serta berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan ESDM Sumut dalam pendampingan UMKM dan pengawasan produk ekspor.
“Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya,” sebutnya.
Mojaza berharap kolaborasi tersebut dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat/kelayakan produk yang beredar sehingga kesehatan masyarakat terlindungi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.**(Gb-fando01)












