.jpg) |
| Gubsu Bobby Afif Nasution di dampingi sejumlah OPD dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, dan aggota DPRD Sumut berdialog dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Nias Uara, Kamis (6/8- Ferndt/gb) |
Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani menilai langkah tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan sekaligus memastikan berbagai program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Yang pasti hari ini kita apresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung pembangunan percepatan pembangunan di Sumatera Utara secara khusus di Kepulauan Nias ini," kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani di kawasan Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara, Kamis (6/8/2026).
Menurut Timbul, kehadiran Komisi D DPRD Sumut dalam agenda berkantornya Gubernur Bobby Nasution bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program Pemerintah Provinsi Sumut di Kepulauan Nias. DPRD ingin memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Nah, sebagaimana kita ketahui kan dari sekian ratus miliar anggaran yang dialokasikan ke Kepulauan Nias ini ada masalah bidang infrastruktur, kesehatan, irigasi, pendidikan dan lain-lain, kami sudah melihat bagaimana ini sudah mulai berjalan progresnya dan memang kita melihat begitu bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Nias secara khusus untuk mendongkrak perekonomian di Kepulauan Nias ini," ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen menilai kebijakan gubernur berkantor di Kepulauan Nias merupakan model kepemimpinan baru yang diterapkan Gubernur Bobby Nasution. Menurutnya, kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat menjadi cara efektif untuk memahami persoalan dan menghadirkan solusi yang dibutuhkan warga.
"Melihat banyaknya anggaran Pemprov di Kep Nias, kami DPRD Sumut di Komisi D merasa perlu melihat langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna dan tepat sasaran," jelas Viktor Silaen.
Viktor juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat terlibat langsung dalam pengelolaan komoditas rumput laut di Kabupaten Nias Utara.
Menurut Viktor, potensi rumput laut di kawasan Pantai Tureloto, Desa Balefadorotuho, Kecamatan Lahewa, sangat besar dan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Selama ini masyarakat hanya menjual rumput laut kepada penampung atau toke. Ke depan, BUMD bisa hadir membeli hasil panen masyarakat dengan harga yang layak, kemudian mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Jadi pemerintah tidak hanya mengelola bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk jadi,” kata Viktor yang duduk di Komisi D.
Ia menilai pola tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dibanding hanya menjual rumput laut dalam bentuk mentah.
Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada tahun 2026. Nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp250 miliar.
"Dan untuk Kepulauan Nias kami informasikan, kami tahun 2026 ini mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk se-Kepulauan Nias, itu jauh meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp250 miliar," kata Bobby Nasution.**(Gb-ferndt01)
