Gubsu Bobby Nasution terima kunker Wamen PAN dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di kantor Gubernur Medan, (23/2- dokdiskominfoSU/gb)
GREENBERITA.com–Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara tetap berjalan normal.
Penegasan itu disampaikan guna menjamin masyarakat tetap mendapatkan layanan optimal meski dalam situasi darurat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut saat menerima kunjungan Purwadi Arianto di ruang kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (23/2/2026).
Gubernur Bobby mengungkapkan, akibat banjir dan longsor, dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam tertimbun material longsor. Sejumlah akses menuju wilayah terdampak, khususnya ke Tapanuli Tengah (Tapteng), sempat terputus.
Namun, bantuan dari pemerintah pusat dinilai sangat membantu percepatan penanganan di lapangan.
“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.
Pemprov Sumut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak pada akhir tahun lalu. Selain itu, bantuan juga telah disalurkan, termasuk sembako dari ASN Bapeg Sumut melalui posko bencana, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah terdampak banjir sebesar Rp2 miliar.
Sementara itu, Purwadi Arianto menyampaikan kunjungannya ke Sumut bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana.
Fokus tersebut mencakup perlindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja, integrasi layanan digital pemerintah, hingga penyelamatan arsip sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Kementerian PANRB.**(gb-ferndt 01)
