Pemerintah Pusat–Pemprov Sumut Gaspol Pulihkan Pascabencana, Huntap hingga Bantuan Tunai Digelontorkan (12/1- dokdiskominfoSU/gb)
GREENBERITA.com– Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dengan menyiapkan ribuan hunian tetap, bantuan tunai, serta perbaikan infrastruktur strategis agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 5.951 unit hunian tetap (huntap) untuk Sumatera Utara, disertai perbaikan jalan dan jembatan, pengiriman bantuan logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (12/1/2026).
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan sejumlah indikator yang menunjukkan daerah terdampak bencana telah kembali normal. Indikator tersebut meliputi berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi yang kembali berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas, dengan porsi terbesar pada sektor infrastruktur sekitar Rp275 miliar untuk perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan lalukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rakor tersebut.
Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit huntap dengan total anggaran Rp12 miliar atau setara Rp60 juta per unit, menyamai nilai bantuan dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB, bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby Nasution.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta organisasi perangkat daerah terkait.**(gb-ferndt01)
