Wamen Ossy Laporkan Progres Pengadaan Tanah untuk Huntap Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki ke Menko PMK
GREENBERITA.com– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres pengadaan tanah untuk hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
"Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” kata Wamen Ossy dalam rapat yang membahas percepatan penanganan pascaerupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki.
Meski sudah berjalan, Ossy menekankan masih ada perbaikan administrasi yang harus dilengkapi. “Jadi kami mohon kepada Bapak Bupati Flores Timur, sambil proses ini berjalan, agar kita juga selalu mengikuti aturan perundangan yang berlaku, kita terus usahakan untuk dilengkapi dokumennya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025 telah dilakukan expose di Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada 11 dan 19 Agustus 2025, Kanwil BPN juga mengirimkan rincian dokumen yang wajib dilengkapi oleh Pemkab Flores Timur.
“Dokumen-dokumen ini tentunya kita butuhkan karena di sana juga akan ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai nanti kalau Pengadaan Tanah-nya di bypass, nanti akan ada masyarakat adat yang merasa tidak terwadahi,” tegas Ossy.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam percepatan penanganan bencana.
“Saya kira kita perlu memikirkan lebih fundamental langkah apa ke depan agar penanganan bencana itu jauh lebih cepat. Misalnya untuk penentuan lokasi (relokasi), kalau ke depannya daerah rawan bencana itu sudah langsung dipetakan zona yang tepat untuk relokasi, kita tidak perlu membahas penentuan zona relokasi lagi, karena kita sudah punya peta potensi zona relokasinya,” jelas Pratikno.
Rapat ini juga dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta jajaran. Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, hadir Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, beserta tim.***(Gb-Ferndt01)
