 |
| Di Rakernas BWI, Menteri Nusron Tegaskan Target Sertipikasi Wakaf hingga 2028 |
GREENBERITA.com– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Rabu (06/08/2025).
“Target kita sampai 2028, 90-95% tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar dan bersertipikat. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah persoalan di kemudian hari,” ujar Menteri Nusron dalam paparannya.
Berdasarkan data hingga tahun 2025, jumlah tanah wakaf bersertipikat mencapai 172.842 bidang. Capaian ini menunjukkan peningkatan sekitar 170% dibandingkan sebelum 2017. Namun, Menteri Nusron menyebutkan angka tersebut masih jauh dari memuaskan, karena baru mencakup sekitar 38% dari total potensi tanah wakaf nasional.
Ia menekankan bahwa percepatan sertipikasi tanah wakaf merupakan prioritas nasional, agar seluruh aset wakaf memiliki kejelasan hukum dan terhindar dari potensi konflik. “Kita ingin memastikan tanah wakaf di seluruh Indonesia memiliki sertipikat sehingga aman dari sengketa dan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” lanjut Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga mengajak seluruh pengurus badan wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pihak terkait lainnya untuk bersinergi dalam mewujudkan target tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai sangat krusial mengingat luasnya sebaran tanah wakaf di seluruh pelosok negeri.
Rakernas BWI ini menjadi momentum penting bagi Kementerian ATR/BPN dan lembaga-lembaga wakaf untuk menyelaraskan strategi dalam program sertipikasi tanah wakaf. Menteri Nusron berharap forum ini mampu menghasilkan kesepakatan konkret demi percepatan sertipikasi sebelum 2028.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang, Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin, serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja, Ana Anida, yang mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN.***(Gb-Ferndt01)
