GREENBERITA.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi satuan kerja (Satker) di daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam acara Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (17/07/2025).
“Ini harus ada semacam sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak saja mampu menjalankan program dengan baik, menaati SOP (Standar Operasional Prosedur) dan apa pun yang menjadi barometer atau aturan main pelaksanaan program. Tetapi, juga harus lihat apa yang menjadi sentimen masyarakat hari ini, apa yang menjadi sentimen media,” ujar Harison Mocodompis.
Ia menegaskan bahwa Satker di daerah harus mampu memetakan isu-isu strategis baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tidak ragu menjadi pihak yang pertama menyampaikan informasi berimbang kepada masyarakat. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman serta membangun citra positif kementerian.
“Contoh kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, namun permasalahan hukum yang mendapat framing sedemikian rupa, seolah-olah bagian dari dari kesalahan prosedur yang ada di Kementerian ATR/BPN. Terima kasih kepada Pak Dony (Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta) yang bersedia ketika CNN, Kompas mewawancara, agar tidak merembet kemana-mana,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.
Lebih lanjut, Harison juga memaparkan pentingnya penguatan strategi komunikasi berbasis pada indeks pelaksanaan komunikasi yang mencakup empat pilar: Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
“Strategi ini tentang bagaimana kita meningkatkan engagement, tak hanya kepada pemberitaan dan kehumasan Kementerian ATR/BPN yang jadi sasarannya. Namun, terhadap program-program yang Bapak/Ibu laksanakan di daerah itu supaya betul-betul sampai pesannya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pertemuan daring tersebut diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran, yang turut mendengarkan arahan untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan program-program kementerian.***(Gb-Ferndt01)
