 |
| Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA mengharapkan Pematang Siantar menjadi hijau |
GREENBERITA.com - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA mengharapkan Pematang Siantar menjadi hijau, sebagai kota pelajar, kota wisata, kota rekreasi yang nyaman, aman, dan layak dihuni.
Harapan tersebut disampaikan dr Susanti saat membuat Rapat Konsultansi Publik (KP) 2 Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pematang Siantar, di Convention Hall Siantar Hotel, Kamis (23/11/2023).
dr Susanti mengatakan, dokumen RDTR dan KLHS sebagai bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar yang nantinya terkait penataan ruang rencana struktur zonasi dan kajian lingkungan hidup.
"Tentu kita berharap dokumen ini dapat menciptakan Kota Pematang Siantar yang hijau, sebagai kota pelajar, kota wisata, kota rekreasi, nyaman, aman, layak dihuni," sebut dr Susanti.
Konsultasi Publik, kata dr Susanti, dilakukan untuk menyusun rencana Kota Pematang Siantar secara detail. Dengan mendengarkan pemaparan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang dari Kementerian ATR/BPN.
"Tentu kami mengucapkan terima kasih atas atensi pusat untuk penyelesaian RDTR Kota Pematang Siantar," tukas dr Susanti.
dr Susanti juga berharap, dengan penyelesaian RDTR ini, akan berdampak pada percepatan pembangunan di Kota Pematang Siantar dan untuk kebaikan masyarakat Kota Pematang Siantar.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematang Siantar Sofyan Purba SSos melaporkan pelaksanaan Konsultasi Publik ke II dalam rangka penyusunan RDTR 2024 - 2044 dan KHLS.
"Kegiatan ini terlaksana atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN yang memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR kepada 64 kabupaten/ kota secara nasional," terangnya.
Kegiatan ditandai dengan pemaparan oleh Direktur Bina Tata Ruang Binda I Kementerian ATR/BPN Drs Pelopor MEngSc.
Turut Hadir, Tim Konsultan dan Supervisi Kementerian ATR/ BPN, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, BUMN, BUMD, akademisi, pengusaha, serta sejumlah pimpinan OPD dan camat.
(Gb-rijalDM)
