 |
| Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpahJaksa Agung Muda Pidana Militer Mayor Jenderal TNI Wahyoedho Indrajit |
GREENBERITA.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru Mayor Jenderal TNI Wahyoedho Indrajit pada Rabu 12 Juli 2023 bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Dalam amanatnya usai melantik dan mengambil sumpah Jaksa Agung Muda Pidana Militer melalui rilis Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana, berpesan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru agar mampu mendukung dan menguatkan upaya Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa.
Dalam kesempatan
ini juga, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada pejabat lama Anwar Saadi atas dedikasinya selama memimpin Bidang
Pidana Militer. Anwar Saadi sebagai seorang pioneer yang berhasil
membawa organisasi JAM Pidana Militer menorehkan berbagai prestasi, dan telah
mengharumkan nama Kejaksaan dalam penegakan hukum serta penuntutan di bidang
pidana militer.
“Sebut saja salah
satunya keberhasilan jajaran JAM PIDMIL dalam pengungkapan kasus korupsi
pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan, dengan kerugian negara senilai Rp438
miliar. Prestasi yang telah dibuat tentunya tercatat oleh tinta emas
sejarah perjalanan institusi Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.
Selanjutnya, Jaksa Agung menjelaskan keberadaan Jaksa Agung Muda
Pidana Militer merupakan manifestasi pelaksanaan amanat peraturan
perundang-undangan, serta prinsip Single Prosecution System guna
terwujudnya asas dominus litis yang konsisten dalam penegakan hukum.
Untuk itu, Jaksa Agung menegaskan tugas dan fungsi Jaksa Agung Pidana Militer sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 519A Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain
Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas
Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.
PKoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum, dalam penanganan perkara koneksitas
Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan, yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
“Kepada
Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru, di samping tugas dan fungsi yang
sudah saya jabarkan, saya juga menginstruksikan agar segera laksanakan tugas
dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum acara yang
berlaku secara konsekuen dan taat asas,” ujar Jaksa Agung.
Jaksa Agung
berharap dalam pelaksanaan tugas penuntutan di bidang pidana militer nanti,
tidak terjadi disparitas khususnya dalam hal perkara koneksitas. Lalu dengan
hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung berharap mampu
mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa
keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta berkemanfaatan.
