Kunker ke Karimun, Kajati Kepri Sosialisasikan Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice -->

VIDEO

Kunker ke Karimun, Kajati Kepri Sosialisasikan Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice

Rabu, 27 Juli 2022

Ket Foto : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri) Gerry Yasid SH MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Karimun, Rabu, 27 Juli 2022.

KEPRI. GREENBERITA.com
-- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri) Gerry Yasid SH MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Karimun, Rabu, 27 Juli 2022.


Didampingi Asintel Kejati Kepri Dr. Lambok M.J Sidabutar SH MH, Kajati Gerry Yasid saat tiba di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karimun Meilinda, SH MH bersama Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq.


Kemudian, anggota DPRD Kepri, Unsur FKPD Kabupaten Karimun, Perwakilan Instansi Vertikal dan BUMN di Kabupaten Karimun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Karimun.


Dalam kunker tersebut, Kajati Kepri Gerry Yasid sekaligus melakukan silaturahmi dan sosialisasi tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun.


Kajati Kepri Gerry Yasid mengatakan dalam sambutannya mengatakan bahwa penerapan keadilan restoratif yang dicanangkan Kejaksaan RI bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang humanis bagi masyarakat.


"Restorative Justice mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani. Sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya.


Sehingga, sambung Kajati, perkara-perkara yang sifatnya sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan.


Menurutnya, bahwa penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula.


"Lebih daripada itu, melalui RJ (Restorative Justice), stigma negatif atau labeling "orang salah" itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat atau berubah. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu kembali mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk di penjara," jelas mantan Kajati Sulteng ini.


Dikatakan pria kelahiran Desa Mentigi, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan ini bahwa 

Penyelesaian perkara melalui RJ mendapat respon positif dari masyarakat. 


"Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan relatif meningkat dengan banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan," katanya.


Ia menerangkan bahwa adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.


"Lalu, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tindak pidana dilakukan dengan barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta," katanya.


Selanjutnya, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara, mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.


"Mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, masyarakat merespon positif," uraiannya.


Kajati Kepri Gerry Yasid, SH, MH yang juga mantan Wakajati Sulsel mengatakan bahwa kedatangannya mengunjungi Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di jajarannya guna memberikan motivasi atau support dalam kinerja di daerah agar dapat maksimal. 


Kunjungan kerja itu juga bertujuan untuk secara langsung memantau kondisi sarana dan prasarana kantor juga kondisi pegawai dalam mendukung pelayanan yang prima kepada publik sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).


Kajati Kepri Gerry Yasid, SH, MH juga berpesan kepada Kajari Karimun Meilinda, SH, MH agar turut serta menjalin sinergitas dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si dan unsur FKPD Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawalan, pengamanan dan pendampingan hukum terhadap Proyek Pembangunan Strategis Pemerintah melalui Bidang Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara.


Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Dialog Interaktif dengan peserta yang hadir dan berlangsung dengan lancar dan komunikatif serta penyerahan tali asih oleh Kajati Kepri didampingi Kajari Karimun, Bupati Karimun dan Unsur FKPD Kabupaten Karimun kepada perwakilan masyarakat Kabupaten Karimun.


Hadir dalam kegiatan itu yakni, Kajari Karimun Meilinda, SH, MH bersama dengan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi, Kasubagbin, Jaksa Fungsional dan Tata Usaha serta Tenaga Honorer pada Kejari Karimun.


Kemudian Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Unsur FKPD Kabupaten Karimun, Sekda, Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah dan Kepala Desa pada Pemerintah Kabupaten Karimun serta Pengurus PGRI Kabupaten Karimun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Karimun.


(Gb--Raf)

Loading...