 |
| Sekretaris Kabupaten Samosir Jabiat Sagala |
Dalam surat bernomor 131.12/3765/OTDA yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah, Akmal Malik tanggal 21 Juli 2020, Kemendagri meminta Edy Rahmayadi melakukan pembinaan berupa teguran terhadap Bupati Samosir Rapidin Simbolon, pasalnya Kabupaten Samosir baru hanya mentransfer 897.152.000 rupiah atau 12.30% dari nilai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Rp 7.295.050.000 yang telah disepakati sebelumnya.
Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon, tidak mendapatkan jawapan sampai berita ini diturunkan.
Melalui Sekretaris Daerah Pemkab Samosir, Jabiat Sagala mengatakan bahwa kendala belum ditransfernya dana hibah untuk Bawaslu Samosir adalah justru karena masalah internal Bawaslu Samosir.
"Itu karena permasalahan internal mereka (Bawaslu Samosir, red) dan sudah clear mungkin minggu ini karena sudah keluar katanya SK Korsek Bawaslu Samosir," tegas Jabiat Sagala melalui sambugan telepon pada Rabu, 22 Juli 2020.
Menurutnya karena ketidakjelasan korsek (koordinator sekretariat) ikut berpengaruh dalam proses transfer NPHD kepada Bawaslu Samosir sehingga mengganggu mekanisme keuangan dalam pentransferan dana dari Pemkab Samosir.
"Bila di keuangan Pemkab Samosir menilai belum bahwa masih ada yang belum pas dan tidak sesuai dengan tata kelola keuangan jadi wajarlah bila begitu (terlambat, red), tapi menyikapi surat Mendagri itu kita akan segera koordinasikan untuk segera ditransfer (kepada Bawaslu Samosir, red)" jelas Jabiat Sagala.
 |
| Ketua Bawaslu Samosir Anggiat Sinaga |
Menurutnya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon telah menghubunginya melalui pesan WhatsApp dan berjanji akan segera mencairkannya.
"Ini mungkin karena masa transisi dari korsek lama kepada korsek baru, dan Bupati pun mengatakan uangnya sudah ada tapi sedikit ada kendala karena masalah korsek ini," tambahnya.
Pada surat Mendagri yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah, Akmal Malik tanggal 21 Juli 2020, ada 4 poin yang disampaikan oleh Kemendagri melalui surat tertulis kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa per tanggal 20 Juli 2020, Bupati Samosir belum menyalurkan dana hibah pelaksanaan pilkada kepada Bawaslu Samosir," tulis point ke 3 pada surat tersebut.
"Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur Sumut sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Samosir dalam kesempatan pertama, dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri," lanjut poin ke 4.
Ketika dihubungi, Direktur Jendral Otonomi Daerah, Akmal Malik Bakhtiar membenarkan adanya surat kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait belum dicairkannya anggaran pilkada oleh Bupati Samosir.
Menurutnya Kemendagri memiliki tanggungjawab memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meminta agar daerah segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada serentak 2020.
“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPU 100 %, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPU. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 % ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu daerah," ujar Akmal Malik Bakhtiar.
Ada 5 daerah yang masih belum transfer secara tuntas ke Bawaslu daerah yaitu Kabupaten Halmahera, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Samosir.
(gb-Andrey04)
