“Kami minta pemerintah daerah melakukan penilaian ulang terhadap ganti rugi bangunan yang terkena pelebaran jalan, karena sampai saat ini ganti rugi yang diberikan terus mengalami perubahan,” kata salah seorang warga di Jambi Seberang.
Puluhan warga Jambi Seberang itu mendatangi kantor DPRD Kota Jambi. Ada sekitar 50 orang. Mereka berharap pemerintah kota dapat melakukan penilaian ulang terhadap sejumlah bangunan rumah milik warga yang terkena pelebaran jalan.
Ketua komisi III DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR kota menerima aspirasi masyarakat jambi seberang.
“Kita tadi telah menerima aspirasi dari masyarakat, memang benar ada beberapa bangunan yang belum diganti rugi, namun ganti rugi bangunan tersebut akan dibayarkan dari dana APBD Perubahan,” kata Junedi Singarimbun.
Selian itu, DPRD kota itu meminta agar bangunan yang belum dibongkar untuk dapat dihitung ulang berapa nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga dalam APBDP nanti dapat dimasukkan kedalam anggaran dan tidak ada lagi pembayaran ganti rugi di tahun 2020.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi, Agus menjelaskan akan mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Pemerintah kota akan kembali turun ke lokasi pelebaran jalan di Jambi Seberang untuk melakukan penilaian kembali terhadap bangunan yang terkena pelebaran jalan.
Dalam proses pelebaran jalan di jambi seberang itu, terdapat 200 lebih bangunan rumah masyarakat yang diganti rugi oleh pemerintah kota itu. Meski saat ini sejumlah bangunan akan dilakukan penilaian ulang, dinas PUPR memastikan proses pengerjaan pelebaran jalan di daerah itu tidak terganggu dan akan terus berjalan.
“Pelebaran jalan di jambi sebrang ini merupakan salah satu pembangunan yang di prioritaskan Wali Kota Jambi sebagai pemerataan pembangunan, dan kita berkomitmen pembangunan jalan ini akan rampung di tahun 2019,” katanya seperti dilansir dari imcnews.com (rel-marsht)
