 |
| Sari Simanjuntak (kanan) memberikan keterangan, Rabu (1/11). |
SIANTAR, GREENBERITA.com-Beban Kerja di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Cipta Karya Siantar cukup besar, dengan fungsi keciptakaryaan
meliputi wilayah Siantar, Simalungun, Batubara dan Tebing Tinggi. Namun sumber
daya manusia (SDM) yang tersedia sangat rendah dari segi kuantitas dan
kualitas.
Hal ini dibeberkan Kepala UPT Cipta Karya Siantar, Sari bou
Simanjuntak ST MT kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jalan Merdeka,
Siantar, Rabu (31/10/2018) siang.
Menurut Sari yang belum setahun menjabat, UPT yang dia
pimpin merupakan bagian dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumut.
Saat mulai bertugas, dia melihat kurangnya personel dan rendahnya
kualitas SDM yang tersedia.
Jumlah pegawai saat dia datang 19 orang, di antaranya 5
orang merupakan tenaga honorer, sisanya merupakan PNS. Dari sisi kompetensi
juga sangat rendah, di mana hanya ada 4 sarjana teknik, satu D3 teknik, sisanya
SMA, STM dan SMP.
Melihat beban kerja cukup besar, dia mengusulkan penambahan
pegawai ke dinas. Dua orang sarjana teknik kemudian diberikan. Kini jumlah
pegawai sebanyak 21 orang. Sari mengaku jumlah itu belum memadai. Dia masih
sangat membutuhkan pengawas minimal 7 orang, dengan latar belakang sarjana
teknik. Sebab pengawas yang ada saat ini cuma 5 orang dan lulusan SMA.
“Dari sisi kualitas, masih
rendahnya SDM di bidang pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian,
keuangan maupun teknis sistem penyediaan air minum, penyehatan lingkungan,
penataan bangunan dan pengembangan permukiman,” ujarnya.
Sari menyebutkan, satu kegiatan mesti diisi satu orang Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
satu orang direktur teknik dan dua orang pengawas. Problem di UPT Siantar, dua
atau tiga kegiatan terpaksa dipegang satu orang PPTK.
Untuk mengatasi persoalan ini, dia melakukan upaya di
antaranya melakukan edukasi internal. Dia rutin membuat rapat setiap minggu
dengan semua pegawai. Sari bertindak sebagai mentor, mengajari semua pegawai
tentang administrasi, teknik, komputer hingga penguasaan software dan back up
data.
"Ada seorang pengawas bermarga Sihombing, yang maaf,
sebelumnya tak tahu apa-apa, sekarang sudah mampu mengawasi dan menguasai
pembuatan back up data," katanya.
Upaya berikutnya mendorong pendidikan dan pelatihan (diklat)
terhadap para pegawai. Dia meminta kepada dinas di provinsi agar mengabari
kalau ada diklat-diklat pegawai. Penting kata Sari, pegawai memiliki kemampuan
dan sertifikasi semisal untuk pengadaan barang dan jasa.
"Hanya ada dua orang yang memiliki sertifikasi
pengadaan barang dan jasa, untuk bisa jadi panitia, PPTK. Selain saya ada satu
orang lagi," tukasnya.
Lalu terakhir, jangka panjang dengan memaksa para pegawai
untuk sekolah. Pegawai yang SMA misalnya didesak untuk kuliah sarjana teknik.
Terlepas dari sumber biaya sendiri atau beasiswa, dia mendorong dan
memfasilitasi pegawai melanjutkan pendidikan. (ril)
