GREENBERITA.com- Dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memicu sorotan publik. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution didesak turun tangan untuk memastikan proses perekrutan berlangsung transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Kepala BPSDM Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan membenarkan terdapat seorang pejabat eselon IV di lingkungan instansinya yang istrinya juga bekerja di BPSDM Sumut.(18/11- fando)
Isu tersebut mencuat setelah beredar dugaan keterlibatan istri, anak, menantu hingga tetangga seorang pejabat strategis yang disebut bekerja di lingkungan BPSDM Sumut.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan anggota keluarga pejabat dalam satu instansi, tetapi juga mempertanyakan transparansi, profesionalisme, serta kesesuaian proses perekrutan dengan ketentuan yang berlaku.
Desakan pemeriksaan datang dari kalangan mahasiswa di Medan. Mereka meminta Bobby Nasution menindaklanjuti dugaan tersebut sekaligus mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala BPSDM Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan membenarkan bahwa terdapat seorang pejabat eselon IV di lingkungan instansinya yang istrinya juga bekerja di BPSDM Sumut.
"Benar, ada ASN di BPSDM eselon IV yaitu pejabat Kasubag dan istri pejabat tersebut bekerja sebagai Widyaiswara atau tenaga pengajar dan keduanya menjalankan tugas secara profesional dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan," terang Agustinus ketika dikonfirmasi Greenberita pada Rabu (18/11/2026) di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Agustinus mengungkapkan, sebelum persoalan tersebut mencuat ke publik, dirinya telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk meminta klarifikasi dan menindaklanjuti persoalan yang berkembang.
"Kita juga sudah mendapatkan surat dari Bapak Sekda terkait benturan kepentingan jabatan dan kita telah melaporkan hal ini kepada Inspektorat, bila memang kebijakan pimpinan harus dimutasi, kita siap melakukan nya, namun mereka tetap bekerja profesional," tegas Agustinus.
Sementara itu, terkait tudingan adanya anak dan tetangga pejabat yang ikut direkrut bekerja di BPSDM Sumut, Agustinus secara tegas membantahnya.
"Itu saya pastikan tidak ada, karena kami tidak ada merekrut honor, hanya ASN," ujar Agustinus.
Penjelasan Kepala BPSDM tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai polemik yang berkembang. Namun, pemeriksaan administratif tetap diperlukan agar seluruh persoalan memperoleh kejelasan berdasarkan dokumen dan fakta.
Pada prinsipnya, hubungan keluarga tidak serta-merta melarang seseorang bekerja dalam satu instansi pemerintah. Namun, proses penerimaan, dasar pengangkatan, pembagian tugas hingga potensi konflik kepentingan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, tindak lanjut Inspektorat Sumut terhadap laporan yang disampaikan Kepala BPSDM menjadi penting untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan menyentuh substansi persoalan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga dituntut menunjukkan keseriusan dalam memastikan birokrasi yang dipimpinnya berjalan profesional. Komitmen mewujudkan pemerintahan bersih tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan dan program, tetapi harus dibuktikan melalui pengawasan serta penindakan terhadap setiap dugaan penyimpangan.**(Gb-fando01)












