GREENBERITA.com- Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam menyusun arah pembangunan dan kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, peran kabupaten sangat menentukan karena menjadi ujung tombak pelayanan publik bagi masyarakat.
Gubsu Bobby Nasution hadiri Welcome Dinner Peringatan HUT ke 26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus Peringatan HUT ke 80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Rabu malam (1/7- dokdiskominfoSU/gb)
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus semakin diperkuat agar kebijakan pembangunan berjalan selaras.
Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.
"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.
Menurut mantan Walikota Medan ini, sinkronisasi kebijakan fiskal diperlukan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan serta memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga tingkat kabupaten.
Ia juga mengusulkan adanya penyesuaian skema pajak kendaraan bermotor agar tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah.
Kota-kota besar, kata Bobby, dapat menerapkan tarif pajak lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) dapat diberikan skema yang lebih proporsional.
Langkah tersebut dinilai dapat membuat distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata di berbagai daerah.
Selain itu, Bobby mengumumkan Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Kabupaten/Kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang disebut menjadi salah satu daerah yang menerima porsi bantuan cukup besar.
Bobby juga mengapresiasi pelaksanaan HUT APKASI di Deliserdang karena memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Kehadiran ratusan bupati dari berbagai wilayah Indonesia dinilai mampu mendorong sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner lokal.
Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah HUT ke-26 APKASI.
Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, kegiatan tersebut juga menjadi momentum refleksi terhadap arah pembangunan daerah.
Asri Ludin menyebut pemerintah kabupaten saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan APKASI dibentuk 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.
Ia turut mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang menghadirkan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara bagi para peserta.
Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan menjadi ruang pembahasan berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten di Indonesia.
"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.
Melalui forum tersebut, APKASI mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan itu dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.**(Gb-ferndt01)
