Oleh Oloan Simbolon ST ( Anggota DPRD Sumut 2009-2014)
GREENBERITA.com- Polemik bantuan sepatu di Samosir seharusnya tidak pernah menjadi persoalan besar. Di tengah realitas banyaknya siswa yang masih membutuhkan perhatian, kehadiran relawan dengan semangat literasi dan bantuan sosial mestinya dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman.
Namun yang terjadi justru sebaliknya: relawan dibatasi, akses ditutup, dan sekolah ditekan.
Dari persoalan kecil ini, publik justru melihat sesuatu yang jauh lebih besar, cara kekuasaan bekerja di balik kebijakan.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang melarang relawan masuk ke sekolah, bahkan disertai ancaman terhadap kepala sekolah, bukan lagi sekadar kebijakan administratif. Ini adalah ekspresi kekuasaan yang berlebihan, yang tidak hanya keras, tetapi juga tidak konsisten.
Di satu sisi, alasan yang digunakan adalah “perlindungan anak”. Namun di sisi lain, praktik serupa oleh pihak lain justru tidak tersentuh. Bantuan yang melibatkan publikasi tetap berjalan tanpa koreksi. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah standar ganda yang nyata.
Dan standar ganda tidak pernah lahir dari sistem yang sehat.
Di sinilah publik mulai membaca sesuatu yang lebih dalam, bahwa kebijakan tidak sepenuhnya berdiri di atas prinsip, tetapi sangat mungkin dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.
Bukan rahasia dalam praktik birokrasi daerah, bahwa kedekatan dengan pimpinan sering kali menjadi sumber keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan tanpa dialog. Keberanian untuk bersikap keras ke bawah. Bahkan keberanian untuk mengabaikan kritik.
Ketika seorang pejabat merasa memiliki 'perlindungan' dari lingkar kekuasaan di atasnya, maka kontrol publik menjadi melemah. Yang tersisa adalah kekuasaan yang berjalan tanpa keseimbangan.
Lord Acton pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan ketika tidak dibatasi. Dalam konteks ini, pembatas itu bukan hanya aturan, tetapi juga etika dan pengawasan dari pimpinan tertinggi.
Jika itu tidak berjalan, maka yang muncul adalah pola yang berulang, keras ke yang lemah, lunak ke yang kuat.
Ancaman terhadap kepala sekolah adalah bukti paling nyata. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang tekanan. Kepala sekolah tidak lagi bebas mengambil keputusan terbaik bagi siswa, tetapi harus mempertimbangkan risiko jabatan.
Ini bukan pembinaan. Ini intimidasi yang dilegalkan.
Lebih jauh, kasus ini membuka gambaran yang lebih luas, bahwa persoalan di Samosir bukan hanya pada satu dinas.
Banyak OPD masih menunjukkan pola yang sama, birokrasi yang kaku, responsif terhadap kepentingan kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya hadir untuk kebutuhan riil masyarakat.
Energi habis untuk hal-hal seremonial dan pengendalian, sementara persoalan mendasar seperti kualitas pendidikan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat belum ditangani secara serius.
Ini adalah kegagalan kepemimpinan, bukan sekadar kesalahan teknis.
Max Weber membedakan antara kekuasaan formal dan legitimasi. Jabatan bisa memberi kewenangan, tetapi legitimasi hanya lahir dari keadilan dan konsistensi. Tanpa itu, kekuasaan akan tetap berjalan, tetapi kepercayaan publik akan terus menurun.
Dan ketika kepercayaan hilang, maka seluruh sistem akan kehilangan makna.
Dalam situasi ini, Bupati Samosir tidak bisa lagi bersikap diam atau netral. Diam, dalam konteks kekuasaan, selalu memiliki makna dan sering kali dimaknai sebagai pembiaran.
Momentum ini harus menjadi titik evaluasi yang jujur dan menyeluruh.
Evaluasi bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada orang-orang yang menjalankannya. Termasuk mereka yang berada dalam lingkar kedekatan kekuasaan. Sebab justru di sanalah potensi bias dan penyimpangan paling sering terjadi.
Samosir tidak membutuhkan birokrasi yang saling melindungi. Samosir membutuhkan kepemimpinan yang berani menegakkan keadilan, bahkan jika itu berarti harus mengoreksi orang-orang terdekatnya sendiri.
Karena pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan pada seberapa kuat mempertahankan kekuasaan, tetapi seberapa berani memperbaiki kesalahan.
Dari sepatu, publik sudah melihat wajah kekuasaan itu.
Pertanyaannya sekarang, apakah wajah itu akan dibiarkan, atau diperbaiki?
SALAM IMAGO DEI.
(Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan Kabupaten Samosir)
