 |
| Kadis Kominfo Samosir, Immanuel Sitanggang |
GREENBERITA.com- Dinas Komunikasi dan Informatika daerah merupakan mitra bagi para jurnalis untuk bersama melakukan pemberitaan atas kegiatan pembangunan daerah serta setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Karena nya peningkatan kemampuan para jurnalis melalui pelatihan dianggap penting dan kerap dilakukan pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga untuk kesiapan para jurnalis mengikuti Ujian Akreditasi Wartawan (UKW) yang digelar Dewan Pers dan kerap difasilitasi pemerintah daerah.
Namun tidak demikian di Kabupaten Samosir sendiri, Dinas Kominfo Samosir sejak Pemerintahan Bupati Samosir Vandiko Gultom
belum pernah sekalipun menggelar pelatihan terhadap Jurnalis sehingga siap untuk mengikuti Ujian UKW yang digelar Dewan Pers setiap tahunnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kadis Kominfo Samosir. Diakuinya sejak 2023, Dinas Kominfo belum pernah menggelar kegiatan pelatihan Jurnalistik maupun penggelaran Uji Kompetensi Wartawan seperti yang di lakukan Pemkab lainnya.
Bahkan diakuinya kerap undangan diskusi publik yang diadakan para wartawan di Samosir sering tidak di hadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Immanuel Sitanggang dengan alasan kesibukan.
Salah satu jurnalis bernama Baktiar Pasaribu menyesalkan tidak ada nya perhatian Pemkab Samosir untuk memberikan pelatihan kepada para jurnalis di Samosir sehingga dapat menjadi persiapan untuk mengikuti UKW oleh Dewan Pers.
"Ini sebuah pertanda bahwa jurnalis tidak dihargai di pemerintahan ini, padahal level di Pemerintahan RI, Presiden Jokowi sangat menghargai wartawan sebagai media penyampaian hasil pembangunan serta sebagai kontrol sosial pemerintahan itu," ujar Baktiar Pasaribu ketika dikonfirmasi Greenberita pada Kamis, 09 Mei 2024.
Niat untuk memberikan upaya peningkatan kesejahteraan kepada para jurnalis sebagai mitra pemerintah daerah pun dianggap minim.
"Semoga Ada Calon Pemimpin Kabupaten Samosir Yang Peduli Dengan Pers, karena saya lihat bahwa di akhir masa jabatan Bupati Samosir sekarang ini, tidak ada lagi anggaran untuk pers dari Dinas Kominfo Kabupaten Samosir. Padahal dimasa Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Mantan Bupati Rapidin Simbolon, karya tulis Pers sangat di hargai," pungkas Baktiar Pasaribu.
Sementara itu, pengamat pembangunan Kabupaten Samosir yang juga aktivis media sosial, Joko Sinaga menyatakan keheranannya atas sikap Pemkab Samosir melalui Dinas Kominfo Samosir.
"Mestinya Kadis Kominfo harus bisa menghimpun para jurnalis, mengajak diskusi seluruh wartawan yg ada di Samosir. Setahu saya, Pemda selalu menganggarkan untuk wartawan dalam kegiatan peliputan di ruang lingkup Pemda, apakah Bupati tidak memiliki anggaran? Saya rasa tak mungkin," ucapnya.
Ia juga menambahkan tanggapan mengenai pihak Kominfo yang kerapkali tak hadir saat diskusi publik.
"Kalau dia tidak mau, semstinya para jurnalis dapat mensomasi Kadis Kominfo.
Bisa juga surat ditujukan Pada Bupati, biar dia dicopot," tekannya.
Bahkan, ada juga wartawan yang ikut mengkritik Kominfo.
"Rilis dari kominfo aja kadang gak jelas," ucap pihak yang tak ingin di sebutkan namanya.
Terpisah Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Amri, ikut andil untuk memberi tanggapan.
"Dinas Kominfo Kabupaten Samosir memiliki irisan yang sangat erat dengan para 'juru warta', yang secara langsung memiliki tanggungjawab moral dalam pembinaan para jurnalis di sana," jelas Amri
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo, Immanuel Sitanggang pun memberikan penjelasan klasik karena ketiadaan anggaran.
"Seperti yang diketahui kan anggaran kita berkurang untuk Pileg dan Pilkada nanti. Tapi, mungkin 2025 akan kita laksanakan pelatihan jurnalis, untuk tahun ini belum ada," jelasnya ketika dikonfirmasi Greenberita pada 19 Maret 2024 yang lalu.
Ia menekankan bahwa 2024, Anggaran di alokasikan untuk Pileg dan Pilkada, sedang 2023, belum dijelaskan alasan mengapa tidak ada pelatihan jurnalis.
Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan tentang keluhan wartawan lainnya seperti iklan yang minim dan dana rilis pers.
"Lihat situasi saja nanti selesai Pilkada ini, karna anggaran juga belum ada, kita sudah berkomunikasi secara lisan dengan beberapa pihak juga seperti Bank Indonesia, namun belum ada responnya," kilah Immanuel Sitanggang.
(Gb-Ribka05)
