 |
| Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST |
SAMOSIR, GREENBERITA.com - Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST dan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, MM (VANTAS) mengikuti Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Non Petahana hasil Pilkada serentak Tahun 2020 yang digelar secara Tatap Maya/Virtual yang diikuti secara langsung dari Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Senin 13 September 2021.
Hal ini menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.5/4598/SJ tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahanan Dalam Negeri Tahun 2021 Gelombang III dan IV.
Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Teguh Setyabudi, M. Pd, yang menyatakan bahwa perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19 telah terjadi disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
“Upaya meningkatkan kesehjateraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah, cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat. Kepala daerah harus punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya” ujar Dr. Teguh Setyabudi.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berpesan kepada kepala daerah beserta wakilnya agar rukun dan bersinergi dengan stakeholder Forkopimda dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
"Saat ini kami masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya, bahkan tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa, ini membuat organisasi pemerintah daerah tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal," ujar Tito Karnavian.
Padahal dalam Undang-Undang sudah jelas tertulis bahwa bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah, wakil kepala daerah harus paham bahwa kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, MM
"Kepada Bupati/Walikota dan wakilnya agar benar-benar menjiwai semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana seluruh kewenangan tanggungjawab dan pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap sudah jelas diatur," tambah Mendagri Tito.
Secara garis besar, terdapat tiga arahan pokok Mendagri Tito kepada 183 Kepala Daerah yang baru terpilih memimpin daerah tersebut dalam hubungannya dengan APBD 2021, yaitu kurangi belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi mengingat penerapan teknologi didalam penyelenggaraan rapat-rapat aparatur, kedua perbanyak belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan terakhir atur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun saja.
Hari pertama pembekalan pada Senin 13 September 2021 para kepala daerah menerima materi dengan dua sesi, yaitu Pembinaan Politik dan Demokrasi Lokal Paska Pilkada Serentak dan Sistem Pemerintahan Indonesia, sesi kedua materi Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan dan Isu Strategis Otonomi Daerah dan Permasalahannya.
Pada hari kedua Selasa, 14 September 2021 pembelajaran tatap maya sesi pertama dengan materi Permasalahan dan Solusi Perbatasan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD), sesi kedua dengan materi Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Desa dan Isu Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Secara Tatap Maya akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 17 September 2021 dengan materi-materi pemerintahan lainnya.
(Gb-ferndt01)
